Latar Belakang Pemilihan Judul Tema Penulisan



Download 386 Kb.
Page1/7
Date08.08.2018
Size386 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
INTERASI POLITIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM

( STUDI UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH )

Oleh : Dr. Nurul Akhmad, SH, M,Hum.

  1. Latar Belakang Pemilihan Judul Tema Penulisan.


Pemikiran yang melatarbelakangi penulis mengambil judul ”Interaksi Politik dalam Pembentukan Hukum” untuk orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis Fakult as Hukum UNNES tahun 2009 ini yaitu, pertama, adanya realita bahwa antara hukum dan politik keduanya tidak dapat dipisahkan baik dalm pembentukan maupun implementasinya. Soehardjo SS, pakar hukum tata negara Undip, mengatakan “…antara hukum dan politik adalah pasangan, bila hukum dikaitkan dengan recht, politik dikaitkan dengan macht, dengan demikian, hubungan antara keduanya diungkapkan sebagai: ”. . . recht bendichte Werking des macht, nicht macht bendichte Werking des recht....”1 Studi Moh. Mahfud (1994)2 dalam disertasinya yang berjudul ”Perkembangan Politik : Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia”, menunjukkan bahwa ada pengaruh cukup signifikan antara konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia. Karena itu, kata Mahfud, kebanyakan produk hukum sudah terkooptasi kekuasaan atau Muladi3 menyebutnya terjadi ”instrumentalisasi hukum dan politisasi hukum” dalam kehidupan sosial. Begitu pula studi yang dilakukan Loeby Loqman4 tentang tindak pidana politik sedikit banyak memberi gambaran tentang ketidakjelasan konsep tindak pidana politik dalam perundang-undangan di Indonesia. Ketidakjelasan ini dapat dilihat pada produk putusan peradilan pidana, yaitu, yang di dalamnya terdapat inkonsistensi antara satu putusan dengan putusan lainnya. Kedua, masih sedikit literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam rangka pendidikan hukum5, pengkajian, dan pengembangan ilmu hukum6 bidang politik. Literatur yang ada selama ini7 lebih banyak melihat hukum ( undang-undang ) dari sisi substansi
( cita dan tujuan hukum8 ) serta bentuknya, dan bukan pada sisi proses pembentukannya, yang sarat dengan konflik kepentingan ( conflict of interest ), hegemoni politik, dan kompromi politik, sehingga arah dan konsentrasi pengkajiannya lebih banyak pada persoalan prosedur dan legalitas pembentukan hukum.

Sedangkan pemikiran yang melatarbelakangi dijadikannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai konsentrasi studi kasus dalam pembentukan hukum dan implementasinya, yaitu : pertama, bahwa UU Pemda tersebut selain substansinya mengatur tentang otonomi daerah juga mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang tentu dalam proses pembentukan dan implementasinya sarat dengan interaksi politik, karena menyangkut langsung kepentingan partai-partai politik. Kedua, di banyak daerah implementasi UU tentang Pemda tersebut banyak menimbulkan konflik politik dan gejolak di masyarakat, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang tentu sangat menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian karena terjadinya diskongruensi antara das sein dan das sollen dengan dibentuknya UU Pemda tersebut.




  1. Rumusan Permasalahan.

Secara teoretis permasalahan muncul karena adanya jarak antara harapan atau Das Sollen dengan kenyataan atau Das Sein dibentuknya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yaitu untuk mempercepat otonomisasi di daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Kenyataan yang terjadi di masyarakat pascakeluarnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menunjukkan hal berbeda, banyak protes dari masyarakat terkait dengan isi atau muatan UU Pemda tersebut9 yang dianggap kurang menjamin kesamaan hak warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, gejolak dan kekacauan banyak terjadi daerah yang menyebabkan terjadinya instabilitas daerah, yang semuanya itu menjadi faktor kendala bagi percepatan pelaksanaan otonomi daerah10. Dengan kata lain terjadi diskongruensi11 antara kenyataan dan harapan. Mendasarkan pada judul penelitian ini yaitu : “Interaksi Politik” dalam Pembentukan Hukum, Studi tentang Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Implementasinya dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Jawa Tengah”, maka permasalahan pokok dalam disertasi ini yaitu :

  1. Bagaimana interaksi politik dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjadi ?

  2. Sejauhmana interaksi politik dalam proses pembentukan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap karakter hukum ?

  3. Benarkah UU 32 Tahun 2004 belum menjamin terselenggranya pembangunan demokrasi dengan baik di Indonesi ?

4.Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan tentang “Interaksi Politik dalam Pembentukan Hukum” untuk orasi ilimiah pada acara kegiatan Dies Natalis Fakulat UNNES tahun 2009, yaitu :



  1. Untuk mengetahui lebih dekat sejauhmana interaksi politik yang terjadi dalam prses pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) Republik Indonesia ?

  2. Sejauhmana interaksi politik dalam proses pembentukan hukum (UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah ) berpengaruh terhadap karakter hukum ?

  3. Manfaat Penulisan

Sedangkan manfaat dari tulisan”Interaksi Politik dalam Prose Pembentukan Hukum “ Studi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu pertama, secara akademis, hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan teori pada khazanah ilmu hukum bidang politik, terutama menyangkut interaksi politik dalam pembentukan undang-undang. Kedua, tulisan ini dapat menjadi titik tolak untuk melakukan pengujian dan pemaknaan secara kritis terhadap beberbagai konsep, teori, dan paradigma hukum bidang politik. Tulisan ini dapt menjadi “informasi ilmiah” bagi eksekutif dan legislatif dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam merancang kebijakan hukum bidang politik yang lebih transparan, demokratis, dan berkeadilan, serta humanis. Di samping itu, tulisan ini dapat pula menjadi masukan bagi pembaharuan dan pengembangan ilmu12 hukum, khususnya bidang politik.
Pondasi Teori

Teori-teori13 yang digunakan sebagai pondasi di sini adalah teori-teori yang relevan dengan judul disertasi ini, baik dilihat dari substansi maupun segi konteksnya, terutama dalam konteks Indonesia di mana di satu pihak Indonesia memiliki heterogenitas nilai, suku, agama, di pihak lain secara nasional menganut hukum nasional yang harus dianut oleh seluruh warga bangsa. Selain itu, teori-teori yang diangkat di sini diharapkan bisa menjadi model wacana teoritis yang dapat membantu dalam mengembangkan perspektif hukum dalam bidang politik di Indonesia, terutama untuk kepentingan ilmiah, legislatif, yudikatif dan eksekutif. Teori-teori yang diangkat di sini diharapkan dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam bab pembahasan.

Penjelasan teoretis yang dibahas menyangkut empat hal, yaitu
(1) hukum, (2) pembentukan hukum, (3) implementasi hukum, dan
(4) interaksi politik dalam pembentukan hukum dan implementasinya. Mengingat salah satu tujuan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 diantaranya untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan demokratis, maka juga dimunculkan beberapa teori tentang pembentukan hukum yang demokratis.


  1. Teori Hukum

Pondasi teori penulisan ini yaitu Untuk teori hukum, yang dipilih adalah teori dari Nonet dan Selznick tentang hukum yang responsif, serta teori kritis atau Critical Legal Studies (CLS) dari Roberto Mangabeira Unger. Kedua teori hukum tersebut merupakan paradigma baru dalam hukum dan meninggalkan paradigma lama. Dalam paradigma baru, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat14. Untuk itu, tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik. Hukum yang demikian ini akan lebih mampu memahami atau menginterpretasi ketidaktaatan dan ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, didalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog untuk memberikan wacana dan adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas. Karena itu, hukum yang responsif tidak lagi mendasarkan pertimbangan juridis belaka, melainkan mencoba melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif dalam rangka untuk mengejar apa yang disebut keadilan substantif”. Oleh karena itu, para hakim di dalam menjalankan tugas keprofesiannya tentang cara pandang untuk menyikapi hukum adalah sebagai berikut : “The law, like the traveller, must be ready for the morrow, it must have a principle”15. Hukum sebagai sarana saja. Sebaliknya, keadilan harus menjadi tujuan yang mau dikejar, meskipun tidak selalu menggunakan perspektif hukum. Karena itu diskresi dalam artian positif perlu digunakan, tetapi tetap berpedoman bahwa diskresi dilakukan untuk memperoleh keadilan substantif. Dengan demikian, fleksibilitas hukum yang responsif itu tinggi terhadap hal-hal lain di luar hukum.

Konsep pembangunan hukum yang responsif yang dirumuskan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah sebuah konsep hukum yang memenuhi tuntutan-tuntutan agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang sangat mendesak dan terhadap masalah-masalah keadilan sosial sambil tetap mempertahankan hasil-­hasil institusional yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasar hukum.

Konsep hukum responsif ini merupakan jawaban atas kritik bahwa seringkali hukum tercerai dari kenyataan-kenyataan pengalaman sosial dan dari cita-cita keadilan sendiri16. Sekalipun tesis Nonet dan Selznick ini bukanlah teori yang mampu menyelesaikan semua problem praktis, tetapi memberikan perspektif dan kriteria untuk mendiagnosis dan menganalisis problem-­problem hukum yang muncul di masyarakat dengan penekanan khusus atas dilema-­dilema institusional dan pilihan-pilihan kebijakan yang kritis17

Pada keadaan terdapatnya hukum responsif, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum lebih terbuka. Dalam pengertian ini, arena hukum menjadi semacam forum politik, dan partisipasi hukum mengandung dimensi politik. Dengan perkataan lain, aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok atau organisasi untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum18. Dalam konteks kebijakan hukum, pembangunan hukum seharusnya mencakup tiga hal. Pertama, menjamin keadilan dalam masyarakat. Kedua, menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Kepastian hukum berkaitan dengan efektifitas hukum akan terjamin hanya bila negara mempunyai sarana-sarana yang memadai untuk memastikan berlakunya peraturan-peraturan yang ada. Dalam hal ini aparat penegak hukum memainkan peranan penting. Ketiga, mewujudkan kegunaan dengan menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkrit19. Dengan bergulirnya reformasi banyak pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum di Indonesia, mulai dari lembaga-lembaga pemerintah, partai politik, LSM hingga calon-calon Presiden dan Wapres. Munculnya berbagai kontribusi pembaharuan hukum ini merupakan wujud keprihatinan bangsa atas keterpurukan kondisi hukum sejak pemerintahan orde lama yang mencapai puncaknya pada pemerintahan orde baru. Pada kedua orde itu, pembangunan hukum kurang menjadi fokus perhatian pemerintahan20.

Searah dengan teori hukum responsif adalah teori hukum kritis dengan tokohnya Roberto Mangabeira Unger tentang Hukum Kritis atau Critical Legal Studies ( CLS )21 atau lebih dikenal di Indonesia dengan Gerakan Studi Hukum Kritis ( GSHK ). Teori hukum kritis ini diplih karena teori hukum inilah yang paling relevan dengan judul disertasi ini. Roberto M. Unger, secara terang-terangan menolak teori tentang pemisahan hukum dan politik ( law politics distinction ). Menurutnya, tidak mungkin dalam proses-proses hukum, apakah dalam membuat undang-undang atau menafsirkannya, berlangsung dalam konteks bebas atau netral dari pengaruh-pengaruh moral, agama, dan pluralisme politik. Lebih lanjut Unger mengatakan bahwa tidak mungkin mengisolasi hukum dari konteks di mana ia eksis. Hubungan hukum dengan lingkungan sosial menurut Unger dikonstruksikan sebagai “negotiable, subjective and poliy-dependent as politics”22.

Roberto M. Unger juga menjelaskan tidak mungkin mengisolasi hukum dari konteks di mana ia eksis, dan bagi mereka teori tersebut merupakan bentuk penghindaran terhadap adanya latar belakang politik dan ideologis di balik putusan­-putusan hakim dan undang-undang. Bagi kalangan GSHK, hukum itu dikonstruksikan sebagai "negotiable, subjective and policy-dependent as politics".

Menurut Unger ada dua alasan utama mengapa tidak mungkin membayangkan netralitas dan objektivitas hukum, seperti dikutip di bawah ini:



First, procedure is inseparable from out came: every method makes certain legislative choices more likely than others... Second, each law making system it self embodies certain values; it incorporates a view of how power ought to be distributed in the society and how conflicts should be resolved23."
Dengan mengacu kepada proses-proses empiris pembuatan kebijakan hukum, Unger menunjukkan betapa tidak realistiknya teori pemisahan hukum dan politik, analisis hukum tidak hanya memusatkan pengkajian pada segi-segi doktrinal dan asas-asas hukum semata, sebab hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan direkonstruksi secara sosial24.

Roberto M. Unger mengajukan kritik keras terhadap tradisi hukum liberal, khususnya terhadap formal­ism dan objectivism. Inti serangan Unger terhadap formalisme dan objektivisme yaitu untuk menunjukkan tidak sahihnya proyek ahli hukum klasik abad ke-19, yang membayangkan bahwa di dalam struktur hukum sudah terpasang-tetap


(built) demokrasi dan pasar. Percobaan memberlakukan konsep ini menjadi perincian teknis hukum, menurut Unger justru berakhir dengan memperlihatkan kedok kepalsuannya.

Unger menentang formalisme dan objektivisme itu dengan titik tolak dari pemikiran bahwa setiap cabang doktrin harus bersandar diam­-diam, kalau tidak secara terang-terangan, pada suatu bentuk-bentuk interaksi manusia yang riil dan realitis di bidang kehidupan realistik masyarakat tempat doktrin itu berlaku. Itu artinya diperlukan suatu teori sosial yang dapat dipercaya. Katakanlah misalnya, seorang ahli hukum tata negara, ia membutuhkan teori tentang republik demokratis yang menggambarkan hubungan yang tetap antara masyarakat dan negara, sebelum ia memahami atau mem­bangun suatu doktrin hukum di bidang tata negara.

Unger mengusulkan peninjauan ulang terhadap teori-­teori sosial utama, yang menawarkan perubahan linear masyara­kat. Unger tidak mempercayai keniscayaan jalannya sejarah - sebagaimana yang menjadi premis teori-teori sosial seperti Marx­isme misalnya. Unger juga terobsesi oleh pencarian alternatif yang radikal baik terhadap Marxisme maupun Liberalisme25. Dalam konteks pen­carian terhadap alternatif inilah Unger menawarkan suatu program yang disebutnya sebagai "Superliberalism"26. Menurutnya yang dimaksud dengan superliberalisme, oleh Unger dijelaskan sebagai berikut :

Program ini mendesak fondasi pikiran liberal tentang negara dan masyarakat, tentang kemerdekaan dari ketergantungan dan penguasaan hubungan sosial oleh kemauan, sampai ke titik ketika semuanya melebur menjadi suatu ambisi besar: pembentukan suatu dunia sosial yang tidak begitu asing bagi suatu kepribadian yang dapat senantiasa melanggar peraturan generatif dari bangunan mental dan sosialnya sendiri serta menempatkan peraturan dan bangunan lain sebagai gantinya.





  1. Teori Bekerjanya Hukum ( Pembentukan dan Implementasi ) dari Robert Seidman

Teori yang digunakan untuk melakukan analisis teoretis tentang pembentukan hukum dan implementasinya adalah teori dari Robert Seidman yaitu teori tentang bekerjanya hukum. Teori ini akan didayagunakan untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum sekaligus juga untuk melakukan analisis terhadap implementasi hukum27. Menurut teori ini, pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh atau asupan kekuatan-kekuatan sosial dan personal28, terutama pengaruh atau asupan kekuatan sosial politik.

Dengan menggunakan teori bekerjanya hukum ini akan dapat dijelaskan bagaimana pengaruh dari personal, lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta politik dalam proses pembentukan dan implementasinya. Itulah sebabnya kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh bekerjanya kekuatan-kekuatan dan personal tersebut29, terutama kekuatan-kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk. Dalam konteks disertasi ini maka kekuatan-kekuatan yang dimaksud adalah realitas kekuatan-kekuatan politik di lingkungan di DPR RI, seperti semua fraksi yang ada, anggota Pansus 2230, dan pemerintah, dan masyarakat yang semuanya memiliki kepentingan yang besar terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi dari UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah31.

Secara konstruktif teori Robert Seidman32 tentang bekerjanya hukum dilukiskan oleh Satjipto sebagai berikut33 .

Gambar 1

Bekerjanya Hukum menurut Seidman

sebagaimana dilukiskan oleh Satjipto Rahardjo



Dari model bekerjanya hukum tersebut, oleh Seidman dirumuskan beberapa pernyataan teoretis sebagai berikut:34



  1. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak;

  2. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas lembaga pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;

  3. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;

  4. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pembuat undang-undang sebagai respons terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-saksinya, dan dari seluruh kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka, serta dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.




    1. Teori Sistem Cybernetics

Cybernetics merupakan salah satu teori sistem mekanis (mechanism system}, yang secara analogi diterapkan dalam kehidupan manusia (living organism-human life). Cybernetics diambil dari kata Yunani, ”kubernetes” yang sama artinya dengan ”steersman” atau ”governor”, yang dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan istilah ”alat” atau ”pengatur” (on an engine). Teori ini untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Norber Wiener, seorang Guru Besar Matematika di Massachusetts Institute of Technology (MIT)35.

Teori ini kemudian menjadi teori yang sangat menarik, di samping karena banyak disitir dan bahkan cenderung dikultuskan oleh ahli-ahli ilmu sosial, Karena terutama, pertama, Cybernetics merupakan teori sistem mekanis abad ke-20-an yang dibangun di atas prinsip-prinsip teori fisika, mekanis, dan matematika dalam bentuk kombinasinya dengan teori sistem. Kedua, Cybernetics digunakan untuk menjembatani pertentangan antara teori sistem (organis) dengan teori mekanis. Ketiga, Cybernetics secara khusus di­terapkan dalam perspektif komunikasi sosial. Keempat, secara khusus juga diterapkan di dalam perspektif pengetahuan hukum. Hal yang kemudian perlu disayangkan adalah banyak ahli sosial yang kemudian menggunakan Cybernetics dalam perspektif teori-teori ilmu sosial umum sehingga dalam kondisi tertentu penggunaan itu justru mengakibatkan kaburnya prinsip­-prinsip Cybernetics36.



  1. Teori Cybernetics

Cybernetics adalah teori komunikasi mekanis yang oleh Wiener dibangun di atas prinsip-prinsip teori fisika dan matematika, khususnya teori probabilitas. Kendatipun bertolak dari perkembangan fisika, namun sangatlah penting diingat bahwa Cybernetics bukanlah teori fisika semata. Adalah lebih tepat mengatakannya sebagai transformasi teori komunikasi mekanis yang berakar pada fisika dan matematika ke dalam bentuk kehidupan manusia.
Wiener menyebutkan ”perintah” (commands) sebagai dasar utama sistem komunikasi. Perintah oleh manusia digunakan sebagai alat untuk mengatur lingkungannya. Sebagai suatu bentuk informasi, perintah merupakan alat yang berada dalam posisi peralihan antara kondisi yang serba tidak teratur dengan kondisi yang serba teratur. Perintah yang dikirim oleh suatu pihak kepada pihak lain melalui sistem komunikasi, tidak selalu dapat dipahami seluruhnya oleh pihak penerima perintah. Tindakan atau sikap, sebagai ekspresi dari reaksi penerima perintah, dan refleksi dari keterpahamannya terhadap perintah yang ia terima, sering menunjukkan kesenjangan antara jumlah perintah dengan reaksi atas perintah yang dikirim itu, sehingga kesalahpahaman, kesenjangan pengertian; merupakan kecenderungan seperti apa yang oleh Gibbs diperkenalkan kepada kita yaitu, pertumbuhan entropi.

Wiener tidak menemukan perbedaan esensial antara proses pemberian dan penerimaan perintah pada mesin dan manusia. Manusia menerima perintah melalui sistem sarafnya yang bekerja menyerupai sistem mekanis, yaitu melakukan proses seleksi terhadap perintah (pesan) yang diterimanya. Proses ini berlangsung pada sistem saraf yang berfungsi sebagai organ seleksi (sensory organ), setelah terlebih dahulu berlangsung proses penerimaan melalui saraf penerima (receptor-organ), seperti misalnya oleh saraf kines­tesia (kinaesthesia), yang secara keseluruhan dikoordinasikan oleh sistem saraf manusia.

Cybernetics menaruh perhatian besar terhadap proses penyelenggaraan pesan (messages) dalam proses komunikasi itu. Perhatian terpenting oleh Cybernetics ditempatkan pada kesamaan karakteristik yang menjadi dasar dari proses komunikasi itu. Cybernetics akhirnya merupakan suatu teori pesan, khususnya teori tentang kontrol otomatis yang berlangsung pada proses sistem pesan itu, yaitu yang hakikatnya adalah suatu sistem kontrol mekanis.


  1. Prinsip-Prinsip Dasar Cybernetics

Pada dasarnya Cybernetics merupakan teori pesan searah, yaitu proses komunikasi (sistem komunikasi) antara pemberi pesan dengan penerima pesan. Pemberi pesan merupakan pihak pertama yang memberi pesan kepada pihak kedua (penerima pesan) yang mengakibatkan timbulnya reaksi pada pihak kedua untuk memberikan informasi kepada pihak pertama, sejumlah kehendak pihak pertama. Tanpa adanya pesan dari pihak pertama, pihak kedua tidak akan memberi reaksi kepada pihak pertama. Sehingga pihak pertama, melalui pesan yang diberikannya, juga berkedudukan sebagai pusat energi yang mendorong pihak kedua untuk bereaksi, dan sebagai pengendali (controler) yang mengakibatkan pihak kedua hanya melakukan kegiatan (reaksi) sejumlah kehendak pihak pertama. Karenanya, teori ini disebut juga teori energi searah, atau juga teori kontrol searah.

Menurut Wiener, hakikat dari suatu sistem komunikasi adalah sistem pe­rintah searah, dan sistem pengendalian searah. Sistem komunikasi itu me­rupakan proses hubungan antara "pemberi pesan" (komunikan I) dengan "penerima pesan" (komunikan II), melalui hal itu komunikan I memberikan pesan kepada komunikan II. Jawaban dari (pesan balik) komunikan II semata-mata dianggap sebagai reaksi otomatis (akibat) yang disebabkan oleh adanya aksi (pemberian pesan) dari komunikan I, dan adanya pengen­dalian searah dari komunikan I yang mengakibatkan komunikan II meme­nuhi kehendak (perintah - pesan) dari komunikan I. Dalam formulasi kedua (control the action of another person) dari pernyataan Wiener itu, proses perintah searah ini menjadi lebih tegas lagi. Bahwa bagi Wiener, sistem pesan dan sistem kontrol otomatis itu hakikatnya adalah sistem pemberian perintah (imperative mood-order) searah. Karena bagi Wiener, pesan balik (reaksi) dari komunikan atas pesan atau kontrol yang diberikan oleh komunikan I adalah refleksi dari pemahaman dan penerimaan komunikan II atas perintah yang diberikan oleh komunikan I.


Gambar 2

Desain Proses Sistem Komunikasi Menurut Cybernetics





Keterangan:

PP = pusat perintah; melalui tindakan (action);

input = data hasil tindakan;

proses = penerimaan dan Pegolahan data;

output = hasil pengolahan data; menghasilkan reaksi tindakan/ informasi balik;

kontrol = monitor terhadap proses pengolahan data;

feedback = hasil kontrol; berfungsi sebagai input bagi proses berikutnya.


Komunikan I atau pemberi perintah hanyalah bertugas melepaskan perintah kepada komunikan II, dan perintah itu yang kemudian secara otomatis dianggap melakukan pengendalian otomatis ter­hadap proses pada K II, yang akhirnya membuat K II secara otomatis berproses dan memberikan reaksi sesuai dengan perintah (kehendak) K I. Gambaran ini sekali lagi lebih memenuhi karakteristik sistem pada kesatuan-kesatuan mekanis (mesin), sebab setiap mesin akan bekerja secara otomatis setelah menerima instruksi. Proses penyaluran perintah ini dapat diamati pada setiap proses mekanis pada benda-benda mekanis, seperti komputer, tangga otomatis, proyektor film, dan lain-lain. Menurut Wiener, hal serupalah yang juga dianggap berlangsung pada sistem perilaku manusia37.

Teori cybernetics ini akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap anggota Pansus 22, yaitu Pansus yang ditugasi untuk membahas RUU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sebagai anggota dan kepanjangan tangan dari fraksi, anggota pansus akan memperjuangkan kepentingan politik fraksinya. Demikian juga fraksi, sebagai kepanjangan tangan dari partai, akan memperjuangkan kepentingan partainya terhadap muatan dan isi UU 32 tahun 2004, terutama kepentingan dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepada daerah. Semua aktivitas politik yang dilakukan dan diperjuangkan oleh anggota pansus 22 akan selalu dikontrol dan dikendalikan oleh partainya masing-masing melalui fraksinya masing-masing di DPR RI.



  1. Teori Implementasi/Penegakan Hukum dari Joseph Goldstein

Menurut Muladi, implementasi atau penegakan hukum ( law enforcement ) adalah suatu usaha untuk menegakkan dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma-norma tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa, penegakan hukum yang ideal harus disertai kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh politik, ekonomi sosial budaya, Hankam, Iptek, pendidikan dan sebagainya. Itulah sebabnya penegakan hukum tidak bisa hanya dapat mengandalkan logika dan kekuasaan saja38.

Untuk dapat menganalisis interaksi politik dalam implementasi atau penegakan UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanannya, penstudi memilih menggunakan teori penegakan hukum


( law enforcement ) dari Joseph Goldstein39, yang melihat bahwa implementasi atau penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : (1) Total Enforcement, (2) Full Enforcement dan (3) Actual Enforcement. Penegakan hukum menurut Goldstein ini berpangkal dari konsep penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif ( substantive law of crimes ), namun dalam realitasnya hal ini dimungkinkan dapat dilakukan sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum acara sendiri sehingga membatasi ruang gerak, disamping pengaruh dari faktor penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu ada ruang dimana tidak dapat dilakukan penegakkan hukum ( Area of No Enforcement ).

Hampir sama dengan Total Enforcement, Full Enforcement merupakan ruang sisa dari Total Enforcement yang dikurangi oleh Area No Enforcement, merupakan ruang dimana penegak hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penegakan hukum itu sendiri. Pada Full Enforcement ini juga digunakan diskresi oleh penegak hukum untuk memutuskan, melanjutkan atau tidak terhadap kasus tersebut. Sementara Actual Enforcement adalah ruang penegakan hukum yang sesungguhnya.

Atas dasar konstruksi pemikiran Joseph Goldstein di atas, memberi pemahaman bahwa dalam implementasi atau penegakan hukum tidak mungkin dapat dilaksanakan secara total enforcement atau full enforcement karena pertama, secara substansial ketidakmungkinan hukum dapat menjangkau sampai pada tujuannya ( ketertiban, keteraturan dan keadilan ) karena adanya pengaruh dan intervensi dalam implementasinya40, terutama implementasi hukum bidang politik. Kedua, adanya keterbatasan sarana dan prasarana di lingkungan penegak hukum. Ketiga, adanya intervensi atau campur tangan baik dari dalam maupun luar lembaga41, terutama intervensi kekuatan kekuasaan dan politik.

Pendapat Goldstein tentang penegakan hukum tersebut semakin mendekatkan pada kebenaran untuk memotret implementasi atau penegakan hukum bidang politik di Indonesia, khususnya implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah. Sejak dalam pembentukannya, undang-undang ini sarat dengan konflik kepentingan politik ( conflict of interest ) oleh fraksi-fraksi, meskipun akhirnya ada konsensus dan kompromi politik, tetapi bukan berarti tidak menyisakan konflik karena di dalam konsensus dan kompromi politik tersebut ada pihak yang lebih diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Belum selesainya konflik secara tuntas dalam pembentukan undang-undang menjadi kendala dalam tahap implementasinya karena nampak adanya ketidakadilan dan ketidaksamaan hak politik. Inilah yang menjadikan undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan secara penuh ( full enforsement ) karena adanya ruang atau area dimana hukum tidak dapat dilaksanakan ( Area No enforcement ).




  1. Definisi Operasional

Dari judul dan permasalahan disertasi, maka perlu diberikan definisi operasional agar tidak salah kaprah dalam menggunakan dan memaknai bahasa dan istilah dalam kerangka disertasi ini.

  1. Interaksi Politik

Yang dimaksudkan interaksi politik dalam disertasi adalah hubungan yang saling mempengaruhi dan menekan antar kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam institusi DPR RI maupun antar kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam institusi DPR RI dengan kekuatan politik di luar seperti pressure group, interest group, elit politik, sampai kepada pendapat umum ( public opinion ). Interaksi politik yang dimaksud dalam disertasi ini adalah interaksi politik yang terjadi dalam proses revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah oleh anggota legislatif di DPR RI, anggota Pansus 22, dan Mendagri selaku wakil dari pemerintah.



  1. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum yang dimaksud dalam judul disertasi ini adalah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai hasil revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perubahan ketatanegaraan pascaamandemen UUD 1945 dengan dinamika demokrasi yang berkembang di masyarakat menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

  1. Implementasi hukum

Yang dimaksud dengan implementasi hukum dalam disertasi ini yaitu penegakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Jawa Tengah yang pada tahun 2005.


  1. Metode Penelitian

Sebelum peneliti lebih jauh memaparkan hasil penelitian yang diperoleh, terlebih dahulu dipaparkan metode penelitian yang dilakukan, termasuk justifikasi terhadap pilihan metode dan pendekatan yang digunakan. Hal ini penting, karena metode penelitian tidak hanya membicarakan bagaimana cara atau langkah-langkah di lapangan yang berkenaan dengan data tersebut diperoleh serta dianalisis, tetapi lebih dari itu, metode penelitian juga membicarakan paradigma yang digunakan dalam mencoba memahami serta menginterpretasikan data berdasarkan fakta yang ada, serta membicarakan bagaimana sifat data yang diperoleh, dan bagaimana posisi peneliti dalam melihat data.

  1. Paradigma Penelitian

Istilah paradigma berasal dari istilah Latin, yaitu paradigm yang berarti pola. Kemudian kata paradigm diintroduksi oleh Khun dalam dua pengertian utama, yaitu : pertama, sebagai totalitas konstelasi pemikiran, keyakinan nilai, persepsi, dan teknik yang dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempengaruhi cara pandang realitas mereka. Kedua, sebagai upaya manusia untuk memecahkan rahasia ilmu pengetahuan yang mampu menjungkirbalikkan semua asumsi maupun aturan yang ada.42

Pendapat Khun di atas kemudian diintroduksi lagi oleh Scott, yaitu bahwa paradigma diartikan sebagai pencapaian hal yang baru dan dijadikan sebagai pola untuk pemecahan masalah masa yang muncul di masa mendatang. Hal menarik dari pengertian ini adalah bahwa paradigma adalah cara pemecahan suatu masalah yang seharusnya memiliki daya prediksi masa depan. Selain itu, paradigma diartikan sebagai kesatuan nilai, ide, ukuran dan pandangan umum yang oleh kalangan ilmuwan tertentu digunakan sebagai cara kerja ilmiah 43



Dalam suatu penelitian, paradigma merupakan persoalan dasar atau subject matter yang perlu dilihat, sebab paradigma akhirnya akan berpengaruh terhadap keseluruhan langkah dalam proses penelitian yang sedang dilakukan, baik menyangkut bagaimana cara melihat, maupun memproses serta menganalis data. Bahkan perbedaan paradigma dengan sendirinya akan berpengaruh pada perbedaan konsep, teori, asumsi dan kategori tertentu yang melatarbelakangi penelitian tersebut dan oleh karenanya berujung pada perbedaan simpulan yang diambil. Oleh karena itu, dalam perspektif paradigma persoalannya bukan “benar atau salahnya” suatu penelitian, tetapi landasan paradigma apa yang melatarbelakangi penelitian, menjadi sangat penting untuk diketahui. Paradigma dalam penelitian ini dipahami sebagaimana Guba dan Lincoln memahaminya sebagai “set of basic beliefs” atau keyakinan dasar sebagai sistem filosofi utama, induk atau “payung”, yang merupakan konstruksi manusia ( human construction ),44 bukan dalam pengertian agama atau wahyu yang datangnya dari Illahi, tetapi lebih didasari pada bagaimana subjek ( baca : Peneliti ) meyakini dunianya. Untuk itu, Paradigma tidak hanya dipandang sebagai “pendekatan atau approach45 ataupun “subject matter” ( substansi ) dalam ilmu pengetahuan,46 tetapi lebih dari itu yaitu ideologi atau keyakinan terhadap bidang yang akan ditekuni, sehingga disanalah menurut Thomas Kuhn ilmu pengetahuan dianggap bermula, berasal, berakar, dicetak, dan bersumber/mengalir.47 Hal ini dikarenakan paradigma merupakan “disciplinary matric”, yakni suatu pangkal, wadah, tempat, cetakan, atau sumber disiplin ilmu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma constructivism”. Dipilihnya konstruktivisme sebagai paradigma dalam penelitian ini tentunya didasari oleh beberapa hal, seperti yang disebutkan di bawah ini :

  1. Dilihat dari objek yang diteliti tentang interaksi politik dalam pembentukan hukum dan implementasinya, maka terlihat bahwa dalam perspektif ontologinya terlihat bahwa objek penelitiannya bersifat plural, yaitu banyak faktor yang melingkupi sebagai suatu proses politik, yang tidak lepas dari pengalaman sosial, individual, latar belakang sosial politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan para aktornya.

  2. Demikian juga konsep implementasi hukum, banyak faktor yang melingkupi. Hal tersebut dapat dipahami karena hukum itu suatu realitas sosial sekaligus konstruksi sosial, sehingga kebenaran akan pemahaman suatu konsep sangat tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut melakukan interpreatif terhadap fenomena yang ada.

  3. Di samping itu, pemilihan paradigma konstruktivisme berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan rekonstruksi data-data yang sangat plural untuk dikonstruksikan menjadi konsep hukum, dalam hal ini hukum yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lebih demokratis, berkualitas, dan efisien.




  1. Metode Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu Yuridis sosiologis atau Sosio-legal approach. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mempelajar keterkaitan hukum dengan institusi sosial lainnya. Sebab, pada dasarnya, institusi hukum tidak dapat dilihat sebagai entitias normatif yang mandiri atau isoterik, tetapi justru harus dilihat sebagai bagian darai sistem sosial yang tentu saja kait mengkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.

Metode kualitatis dipakai untuk menghasilkan data diskritif naratif mengenai interaksi anggota pansus dan semua pihak yang terlibat dalam pembentukan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menjadi fokus atau sasaran studi ini. Secara teknis metode ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode lainnya, seperti dikatakan Singarimbun48 sebagai berikut, pertama, menyesuaikan metode penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga , metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi.



Melihat objek penelitian ini, yang banyak ditekankan pada perilaku manusia dan interaksinya yang selalu berubah-ubah sesuai dengan dinamika yang terjadi, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut David D. William, sebagaimana yang dikutip oleh Sanafiah Faisal mengatakan bahwa, Penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lainnya dalam tiga hal pokok, yaitu (1) pandangan-pandangan dasar (axioms) tentang sifat realitas yang bersifat ganda dan hasil konstruksi dalam pengertian dan holistik, hubungan peneliti dengan yang diteliti sifatnya interaktif dan tak dapat dipisahkan, posibilitas penarikan generalisasi hanya dimungkinkan dalam ikatan konteks dan waktu (idiographic statements), peranan nilai dalam penelitian merupakan suatu keharusan dan karenanya penelitian kualitatif tidak bebas nilai sifatnya. (2) Karakteristik pendekatan penelitian itu sendiri dan (3) proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif49.

  1. Sumber, Metode Pengumpulan dan Analisis Data

      1. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Sumber data yang bersifat primer adalah kata-kata dan tindakan. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan dalam bentuk wawancara yang lepas, sehingga pandangan dari masyarakat tentang objek penelitian ( berupa interaksi politik dalam pembentukan hukum dan implementasinya ), tercermin dari hasil penuturan yang sifatnya langsung. Sumber data yang bersifat sekunder berupa sumber-sumber lain yang non-manusia ( non-human source of information )50 juga dijadikan sumber dalam penelitian ini seperti : dokumen, rekaman/cetakan ( record ), buku, disertasi/tesis, majalah, buletin, arsip, dokumen pribadi/dokumen resmi, foto, dan data statistik.

      1. Informan Penelitian

Informan kunci yang digunakan sebagai informan awal dalam penelitian ini adalah :

    1. Ketua atau anggota fraksi yang ada di DPR RI sebagai kepanjangan tangan partai politik dalam pembentukan hukum;

    2. Ketua dan anggota Pansus 22;

    3. Pejabat staf DPR RI yang terlibat dalam proses penyiapan materi RUU dan pembahasan RUU Nomor 32 Tahun 2004;

    4. Pejabat Depdagri yang ditugasi untuk mempersiapkan dan menyusun pokok-pokok pikiran RUU Nomor 32 Tahun 2004 dan terlibat juga dalam pembahasan RUU Nomor 32 Tahun 2004;

    5. Ketua-ketua partai politik di tingkat cabang dan wilayah di Kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada;

    6. Ketua dan anggota KPUD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang menyelenggarakan Pilkada;

    7. LSM atau stakeholder yang memantau jalannya Pilkada di Jawa Tengah, secara independen.

      1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam mengungkap suatu realitas yang akan diteliti. Karena sebagai pusat dan instrumen utama dalam penelitian, maka kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit.



      1. Pengamatan ( Observasi )

Setidaknya ada tiga situasi sosial yang diamati dalam penelitian ini,51 yaitu : lokasi/fisik tempat suatu situasi sosial itu berlangsung, manusia-manusia pelaku atau actors yang menduduki status/posisi tertentu dan memainkan peranan-peranan tertentu, dan kegiatan atau aktivitas para pelaku pada lokasi/tempat berlangsungnya suatu situasi sosial.

      1. Wawancara

Meskipun peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan pusat kegiatan, namun wawancara sebagai salah satu cara pengumpulan data tetap digunakan, bahkan dengan wawancara yang sifatnya terbuka dan terstruktur, peneliti bisa lebih jauh melihat dan memahami realitas sosial yang sedang diteliti.

Namun demikian, dalam wawancara yang dilakukan sejauh mungkin peneliti menghindari kesan mempengaruhi informan dalam mengungkapkan realitas dan fakta sosial, sehingga wawancara tersebut berlangsung dalam tataran yang wajar dan normal.




      1. Catatan Lapangan

Di samping kedua instrumen penelitian tersebut di atas
( observasi dan wawancara ), peneliti juga menggunakan catatan lapangan52 sebagai instrumen pembantu dalam rencana penelitian ini. Dengan catatan lapangan ini diharapkan mampu menjadi perantara antara apa yang sedang dilihat dan diamati antara peneliti dengan realitas dan fakta sosial.

      1. Analisis Data

Aktivitas yang cukup krusial dalam penelitian kualitatif adalah analisis data. Dikatakan krusial karena pada tahap inilah seluruh data yang terkumpul dimaknai ulang dan dianalisis, karena melalui pemaknaan ulang data yang terkumpul menjadi memiliki makna.53

Sesuai dengan paradigma konstruktivisme, maka teknik analisis utama terhadap data yang terkumpul dalam penelitian ini menggunakan hermeneutik-dialektikal.54 Hal ini didasari oleh bahwa ekspresi-ekspresi manusia bersisi komponen penuh makna. Penggunaan hermeneutik sebagai metode analisis data memposisikan peneliti dan objek penelitian dalam sebuah konteks tradisi, yang mengimplikasikan bahwa peneliti telah memiliki sebuah pra-pemahaman atas objek ketika melakukan kajian terhadap objek tersebut, sehingga kenetralan pemikiran dalam suatu penelitian merupakan suatu kemustahilan.55

Penggunaan hermeneutik dalam penelitian ini dilakukan baik pada tataran metode, filsafat, maupun kritik.56 Pada tataran hermeneutik sebagai suatu metode, peneliti berlaku sebagai seorang “pendengar yang baik”, di mana informan khususnya anggota DPR RI dan para pejabat di lingkungan Depdagri, dibiarkan dengan bebas menceritakan interaksi politik yang terjadi selama proses pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2004, serta bagaimana pendapatnya setelah diimplentasikannya undang-undang tersebut. Penggunaan hermeneutik ini kiranya mampu mendeskripsikan fenomenologi “desain” manusia dalam temporalitas dan historitasnya. Khusus terhadap dokumen hukum ( semua produk hukum yang berkaitan dengan pemilihan Pilkada ) hermeneutik dipergunakan untuk melihat sisi dalam serta latar sosial terbentuknya suatu teks
( undang-undang ).57

Data yang diperoleh dari informan ( masyarakat ) dilakukan analisis dengan menggunakan model interaktif ( interactive model of analysis ) yaitu suatu aktivitas di mana dari data yang terkumpul dilakukan pemilahan dengan tujuan diperolehnya data yang dinilai relevan terhadap penelitian ini, kemudian data tersebut diolah guna ditarik menjadi simpulan.58 Cara yang sama juga disarankan oleh Mattew B. Miles dan Michael Huberman59 yang memberikan gambaran secara skematis berupa siklus dari proses analisis data penelitian kualitatif, seperti gambar yang sudah dimodifikasi di bawah ini:

Gambar 3

Siklus analisis data penelitian kualitatif



yang sudah dimodifikasi




      1. Validitas Data

Pengujian atas kehandalan data ( Validitas ) dilakukan dengan teknik trianggulasi data,60 yaitu melakukan cek silang antara satu data dengan data yang lainnya, baik yang diperoleh melalui observasi, wawancara terstruktur maupun catatan lapangan. Trianggulasi ini tidak hanya dilakukan terhadap data yang diperoleh dari DPR RI dan Kantor Depdagri serta Partai-Partai Politik, tetapi karena independensinya turut serta mengawal proses jalannya pembentukan hukum dan implementasinya, seperti : LSM, Organisasi Pemantau Pilkada, Media Cetak, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab II atau tinjauan pustaka ini penstudi memaparkan hasil penelusuran terhadap kepustakaan yang terkait dan masih relevan dengan judul disertasi ”Interaksi Politik dalam Pembentukan Hukum dan Implementasinya : Studi Tentang Pembentukan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Implementasinya dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Jawa Tengah”, sehingga penstudian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademis.


  1. Pengertian Interaksi

Dalam kamus politik interaksi dimaknai sebagai bentuk pengaruh-mempengaruhi, hubungan antara suatu sistem dengan sistem lainnya.61 Menurut Blumer, interaksi adalah proses dimana kemampuan berpikir dikembangkan dan diperlihatkan. Semua jenis interaksi tak hanya selama sosialisasi, dan memperbesar kemampuan kita untuk berpikir, lebih dari itu, pemikiran membentuk proses interaksi. Dalam kebanyakan interaksi, aktor harus memperhatikan orang lain dan menentukan kapan dan bagaimana cara menyesuaikan aktivitasnya terhadap orang lain. Lebih jauh Blumer mengatakan dalam berinteraksi tidak selamanya melibatkan pemikiran. Blumer membedakan ( mengikuti Med ) dua bentuk interaksi yang relevan dikemukakan, yakni : (1) interaksi nonsimbolik, yaitu percakapan atau gerak isyarat ( menurut Med ) tidak melibatkan pemikiran, dan (2) interaksi simbolik, memerlukan proses mental.62

Dalam perspektif teori interaksi sosial, dikatakan proses interaksi yang paling efektif adalah interaksi yang dilakukan dengan tatap muka. Dengan tatap muka ekspresi bahasa dan tingkah laku dapat terlihat secara utuh, yang kemudian dapat memberikan pemahaman dalam berinteraksi. Dalam situasi tatap muka subjektifitas orang lain akan muncul dan terbuka. Artinya orang lain akan dengan bebas memaknai dan menafsirkan setiap bahasa yang muncul yang wujudnya lisan maupun dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Dalam situasi tatap muka orang lain adalah nyata sepenuhnya. Kenyataan ini merupakan bagian kenyataan hidup sehari-hari. Dalam tatap muka dapat dipahami tipikasi orang dan tipikasi ini secara terus menerus mempengaruhi jalannya interaksi. Skema-skema tipikasi yang muncul dalam tatap muka bertimbal balik. Dalam interaksi terbuka untuk saling membentuk tipikasi ( campur tangan ). Dengan kata lain, skema-skema tipikasi dapat bernegoisasi terus menerus dalam situasi tatap muka63.





  1. Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7


The database is protected by copyright ©sckool.org 2019
send message

    Main page